loading...

Anjuran Perjalanan


                                   

                                      TRAVEL ADVISORY


Informasi Terbaru terkait Kebijakan Kriteria Perjalanan didalam masa pandemic Covid-19

Terakhir diperbaharui tanggal 26 Mei 2020

Sesuai Surat Edaran no. 5/2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada tanggal 25 Mei 2020, beberapa penerbangan tertentu telah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan untuk beroperasi sesuai protokol yang telah ditentukan. Namun, terdapat beberapa kriteria pembatasan perjalanan orang keluar dan/atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif dengan sarana transportasi umum yang telah diatur pemerintah.

Sebelum melakukan perjalanan, pastikan Anda bisa memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran berikut:

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid - 19

Surat Edaran No.5 Tahun 2020

Tentang

Perubahan atas Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)


1. Kriteria Pengecualian

a. Perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan:

  1. Pelayanan percepatan penanganan Covid-19
  2. Pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum;
  3. Pelayanan kesehatan;
  4. Pelayanan kebutuhan dasar;
  5. Pelayanan pendukung layanan dasar;
  6. Pelayanan fungsi ekonomi penting;

b. Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal dunia;

c. Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Persyaratan Pengecualian

a. Persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta:

  1. Menunjukkan surat tugas bagi ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon II;
  2. Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Lembaga Nonpemerintah, dan Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi atau Kepala Kantor;
  3. Menunjukkan   surat   keterangan   uji   tes   Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan;
  4. Surat keterangan bebas gejaia seperti influensa influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid Test;
  5. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
  6. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
  7. Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).

b. Persyaratan pejalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan  orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras  atau meninggal dunia:

  1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
  2. Menunjukkan surat keterangan kematian sesuai ketentuan yang berlaku;
  3. Menunjukkan surat keterangan ruJukan Rumah Sakit untuk pasien atau orang sakit keras;
  4. Menunjukkan   surat   keterangan   uji   tes   Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan bagi keluarga yang mendampingi pasien/orang sakit keras atau jenazah; atau
  5. Surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid Test.

c. Persyaratan repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan            pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus    oleh Pemerintah sampai ke daerah asal:

  1. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
  2. Menunjukkan surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atau surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia;
  3. Menunjukkan surat keterangan dari Universitas atau Sekolah bagi Mahasiswa dan Pelajar;
  4. Menunjukkan    surat    keterangan    uji    tes    Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan;
  5. Memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku tentang Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah.

Untuk informasi selengkapnya anda dapat melihat Surat Edaran no. 5/2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tautan sebagai berikut :

https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-nomor-5-tahun-2020





Siaran Pers

Tanggal : 23 April 2020

Nomor : 19-PST/23/04/2020


Dukung Permenhub 25/2020, PT Angkasa Pura II Lakukan Penyesuaian Operasional Bandara

Jakarta – Seluruh bandara PT Angkasa Pura II (Persero) dipastikan tetap beroperasi, di mana pada periode 24 April – 1 Juni 2020 hanya melayani penerbangan kargo dan sejumlah penerbangan khusus. Sementara itu, untuk penerbangan penumpang berjadwal dan tidak berjadwal sementara waktu tidak dioperasikan pada periode tersebut. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Saat ini PT Angkasa Pura II mengelola 19 bandara yaitu Soekarno-Hatta (Tangerang), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Kualanamu (Deli Serdang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Silangit (Tapanuli Utara). Lalu kemudian, Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang), Supadio (Pontianak), Banyuwangi, Radin Inten II (Lampung), Husein Sastranegara (Bandung), Depati Amir (Pangkalpinang), Sultan Thaha (Jambi), HAS Hanandjoeddin (Belitung), Tjilik Riwut (Palangkaraya) dan Kertajati (Majalengka), Fatmawati Soekarno (Bengkulu), Sultan Iskandar Muda (Aceh) dan Minangkabau (Padang).

VP of Corporate Communications PT Angkasa Pura II Yado Yarismano mengatakan perseroan memiliki 4 opsi pola operasional yang dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada. 

“PT Angkasa Pura II tengah berkoordinasi dengan Kemenhub mengenai petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis terkait Permenhub tersebut untuk kemudian kami akan menyesuaikannya dengan pola operasional di seluruh bandara.”

“Pastinya, bandara tetap beroperasi untuk melayani penerbangan kargo dan sejumlah penerbangan khusus,” ujar Yado Yarismano 


Adapun operasional bandara memang masih terus berjalan untuk melayani:

1. Penerbangan Pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia dan tamu/wakil kenegaraan        dan perwakilan organisasi internasional

2. Operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriasi flight) pemulangan WNI maupun WNA

3. Operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat

4. Operasional Angkutan Kargo (kargo penting dan esensial). Pesawat konfigurasi penumpang            dapat digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang (passenger / cabin                compartement) khusus untuk pengangkutan kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi serta          pangan 

5. Operasional lainnya dengan seijin dari Menteri dalam rangka mendukung percepatan                        penanganan Covid-19 

6. Sebagai bandara alternatif apabila terdapat pesawat yang mengalami kendala teknis dan                  operasional, dan membutuhkan bandara untuk mendarat

7. Penerbangan yang mengangkut sampel infection substance COVID-19


Berikut disampaikan Permenhub tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 :

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020


###


“Sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Pemerintah mewajibkan semua masyarakat untuk mengenakan masker. Bagi masyarakat umum dapat menggunakan masker kain, masker agar dicuci setelah penggunaan selama 4 jam. Sedangkan masker medis dan N95 untuk petugas kesehatan.”


Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic, dan Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.


Berlaku mulai tanggal 2 April 2020 pukul 00:00 (GMT+7):

PENERBANGAN INTERNASIONAL - KEDATANGAN

Dalam upaya menekan penyebaran virus, penumpang dengan riwayat perjalanan dalam kurun waktu 14 hari ke daerah-daerah berikut agar mengikuti ketentuan yang telah diatur sebagai berikut:

Bagi Warga Negara Asing

Sementara dilarang untuk masuk dan transit ke Indonesia dengan pengecualian:

1. Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;

2. Orang Asing Pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;

3. Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;

4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan. Didasari oleh alasan kemanusiaan;

5. Awak alat angkut baik laut, udara maupun darat;

6. Orang Asing yang akan bekerja pada Proyek-Proyek Strategis Nasional.

 

Pengecualian tersebut di atas dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya surat keterangan sehat dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara;

2. Telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah/negara yang bebas Covid-19;

3. Pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

 

Bagi Warga Negara Indonesia

Akan dilakukan pemeriksaan tambahan di bandara ketibaan:

1.Bila dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan gejala awal Covid-19 maka akan dilakukan observasi pada fasilitas pemerintah selama 14 hari.

2. Bila tidak ditemukan gejala awal maka sangat dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari.

 

Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)**

Bagi PMI yang kembali ke Indonesia akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan, diantaranya:

1. Wawancara/ penyelidikan epidemiologi

2. Pengamatan tanda dan gejala Covid-19

3. Pemeriksaan saturasi oksigen

* Berdasarkan Siaran Pers Menteri Hukum dan HAM terkait Larangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia terkait Covid-19 tanggal 31 Maret 2020, Pernyataan Menteri Luar Negeri tentang Kebijakan Pendatang/Traveler sehubungan Covid-19 tanggal 2 Februari 2020 dan Kebijakan Tambahan Kementerian Luar Negeri No. D/00663/03/2020/64 tanggal 17 Maret 2020.

**Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Nomor SR.03.04/3/3542/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pengetatan Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Hotline Virus Covid-19 milik Kemenkes RI di 119 ext 9 atau dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Republik Indonesia di Covid-19 

Untuk perkembangan terkini dari Kementerian Kesehatan RI silahkan kunjungi laman https://www.kemkes.go.id/

Hotline Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di +62812 9007 0027.

Hotline Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di +6221 5210411 atau +62812 1212 3119.

 

PENERBANGAN INTERNASIONAL – KEBERANGKATAN

Penumpang yang akan melakukan penerbangan internasional harus memastikan saran perjalanan (travel advisory) dari negara tujuan melalui maskapai penerbangan ataupun Kedutaan Besar negara tujuan.

Untuk saran perjalanan terkini, silahkan kunjungi website International Air Transport Association (IATA) untuk keterangan lebih lanjut.

 

PENERBANGAN DOMESTIK - KEDATANGAN

Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor SR.03.04/3/3508/2020 tanggal 23 Maret 2020 mengenai Penetapan Status Karantina untuk Kapal atau Pesawat yang berasal dari Wilayah Terjangkit di Indonesia dan berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk maka setiap orang yang datang dari negara dan/atau wilayah dalam negeri yang terdapat kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia, maka petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan:

  1. Pengukuran suhu tubuh penumpang
  2. Pemberian kartu kewaspadaan kesehatan/Health Alert Card (HAC)
  3. Pemberian informasi tentang cara pencegahan dan pengobatan
  4. Pengambilan spesimen pada orang yang dicurigai terinfeksi.

 

Tata Cara Pengisian Health Alert Card (HAC)*

1. Pembagian HAC dilakukan pada saat check in oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) atau petugas check-in counter;

2. Pengisian HAC dapat dilakukan saat setelah check-in atau pada saat diatas pesawat setelah pesawat lepas landas;

3. Penyiapan prosedur pengisian HAC oleh KKP;

4. Cabin crew diminta menyampaikan informasi kepada penumpang untuk mengisi HAC dan harus diserahkan kepada petugas KKP di Bandar Udara kedatangan;

5. Petugas KKP meminta HAC yang telah diisi oleh penumpang pada saat pemeriksaan suhu tubuh penumpang di Bandar Udara kedatangan.

*Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.201/6/9/DRJU.DKP-2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Pengisian Health Alert Card (HAC).

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Hotline Virus Covid-19 Kemenkes RI di 119 ext 9 atau dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Republik Indonesia di Covid-19.

Untuk perkembangan terkini dari Kementerian Kesehatan RI silahkan kunjungi laman https://www.kemkes.go.id/

 

PENERBANGAN DOMESTIK - KEBERANGKATAN

Penumpang yang akan melakukan penerbangan domestik harus memastikan saran perjalanan (travel advisory) daerah tujuan melalui maskapai penerbangan ataupun pemerintah provinsi daerah tujuan.

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Hotline Virus Covid-19 Kemenkes RI di 119 ext 9 atau dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Republik Indonesia di Covid-19.

Untuk perkembangan terkini dari Kementerian Kesehatan RI silahkan kunjungi laman https://www.kemkes.go.id/

Untuk perkembangan terkini dapat diakses melalui laman pemerintah provinsi sebagai berikut :

Lampung

DKI Jakarta

Banten

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kepulauan Riau

Kepulauan Bangka Belitung

 


0 Comments

Leave a comment