TRAVEL ADVISORY

 

Informasi Terbaru terkait Kebijakan Kriteria Perjalanan didalam masa pandemic Covid-19

 

Sesuai Surat Edaran no. 9/2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada tanggal 26 Juni 2020, beberapa penerbangan tertentu telah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan untuk beroperasi sesuai protokol yang telah ditentukan. Namun, terdapat beberapa kriteria pembatasan perjalanan orang keluar dan/atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif dengan sarana transportasi umum yang telah diatur pemerintah.

Sebelum melakukan perjalanan, pastikan Anda bisa memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran berikut:

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Surat Edaran No.9 Tahun 2020

Tentang

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN 7 TAHUN 2020 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PERJALANAN ORANG DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

 

A. Latar Belakang 

Substansi  Latar  Belakang  pada  Surat  Edaran  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak berubah.

B. Maksud dan Tujuan

Substansi  Maksud  dan  Tujuan  pada  Surat  Edaran  Nomor  7  Tahun  2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 tidak berubah 

C. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup kriteria dan persyaratan perjalanan orang ini adalah:
        1. Dasar hukum
        2. Pengertian
        3. Kriteria dan persyaratan
        4. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi

D. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

        3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

        4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan PenangananCorona VirusDisease 2019 (COVID-19);

        5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaiana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan

7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

E. Pengertian

Perjalanan orang yang dimaksud di dalam Surat Edaran ini adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota, dan kedatangan orang dari luar negeri memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum darat, perkeretapian, laut, dan udara.

F. Kriteria dan Persyaratan

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol  kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang.

2. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri:

a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

b. Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan :

1)   Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya);

2)   Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat  keterangan uji Rapid tes dengan hasil non reaktif yang berlaku dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan;

3)   Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit, Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau Rapid-Test;

c. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/Kawasan aglomerasi

d. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler (applestore atau Playstore:)

3. Persyaratan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri:

a. Setiap individu yang datang dari luar negeri harus tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku:

1)  Setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR Test pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukan surat hasil PCR Test dari negara keberangkatan;

2)  Pemeriksaan PCR Test perjalanan orang kedatangan luar negeri dikecualikan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang tidak memiliki peralatan PCR, dengan melakukan rapid test dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa, serta dikecualikan untuk perjalanan orang komuter yang melalui PLBN dengan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influensa yang dikeluarkan oleh DOkter Rumah Sakit/Otoritas Kesehatan

3)  Selama waktu tunggu hasil pemerikasaan PCR Test, setiap orang wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah atau;

4)  Memanfaatkan akomodasi karantina (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan

5)  Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler (Appstore atau Playstore)

G. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Pemerintah, pemerintah daerah, otoritas penyelenggara transportasi umum dibantu unsur TNI dan Polri Bersama-sam menyelenggarakan pengendalian perjalan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19;

2. Otoritas, pengelola dan penyelenggaran transportasi umum menugaskan pengawas selama penyelenggaraan transportasi umum;

3. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan;

4. Terhadap individu yang dinyatakan terdapat gejala penyakit seperti influensa (influenza-like illness) atau dinyatakan reaktif/positif terhadap COVID-19 untuk dilakukan karantina di tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau melakukan karantina mandiri dengan pengawasan pemerintah;

5. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNC, Polri dan pemerintah daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

H. Penutup
Untuk informasi selengkapnya anda dapat melihat Surat Edaran no. 7/2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tautan sebagai berikut :
covid19.go.id/regulasi/surat-edaran-nomor-7-tahun-2020

###

PENERBANGAN INTERNASIONAL - KEDATANGAN

Dalam upaya menekan penyebaran virus, penumpang dengan riwayat perjalanan dalam kurun waktu 14 hari ke daerah-daerah berikut agar mengikuti ketentuan yang telah diatur sebagai berikut:

Bagi Warga Negara Asing

Sementara dilarang untuk masuk dan transit ke Indonesia dengan pengecualian:

1. Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;

2. Orang Asing Pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;

3. Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;

4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan. Didasari oleh alasan kemanusiaan;

5. Awak alat angkut baik laut, udara maupun darat;

6. Orang Asing yang akan bekerja pada Proyek-Proyek Strategis Nasional.

Pengecualian tersebut di atas dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya surat keterangan sehat dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas

    kesehatan dari masing-masing negara;

2. Telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah/negara yang bebas Covid-19;

3. Pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan  

    oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Bagi Warga Negara Indonesia

Akan dilakukan pemeriksaan tambahan di bandara ketibaan:

1. Bila dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan gejala awal Covid-19 maka akan dilakukan  

    observasi pada fasilitas pemerintah selama 14 hari.

2. Bila tidak ditemukan gejala awal maka sangat dianjurkan untuk melakukan karantina

    mandiri selama 14 hari.

Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)**

Bagi PMI yang kembali ke Indonesia akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan, diantaranya:

1. Wawancara/ penyelidikan epidemiologi

2. Pengamatan tanda dan gejala Covid-19

3. Pemeriksaan saturasi oksigen

* Berdasarkan Siaran Pers Menteri Hukum dan HAM terkait Larangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia terkait Covid-19 tanggal 31 Maret 2020, Pernyataan Menteri Luar Negeri tentang Kebijakan Pendatang/Traveler sehubungan Covid-19 tanggal 2 Februari 2020 dan Kebijakan Tambahan Kementerian Luar Negeri No. D/00663/03/2020/64 tanggal 17 Maret 2020.

**Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Nomor SR.03.04/3/3542/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pengetatan Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Hotline Virus Covid-19 milik Kemenkes RI di 119 ext 9 atau dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Republik Indonesia di Covid-19 

Untuk perkembangan terkini dari Kementerian Kesehatan RI silahkan kunjungi laman https://www.kemkes.go.id/

Hotline Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di

+62812 9007 0027.

Hotline Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di

+6221 5210411 atau +62812 1212 3119.

PENERBANGAN INTERNASIONAL – KEBERANGKATAN

Penumpang yang akan melakukan penerbangan internasional harus memastikan saran perjalanan (travel advisory) dari negara tujuan melalui maskapai penerbangan ataupun Kedutaan Besar negara tujuan.

Untuk saran perjalanan terkini, silahkan kunjungi website International Air Transport Association (IATA) untuk keterangan lebih lanjut.

PENERBANGAN DOMESTIK - KEDATANGAN

Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor SR.03.04/3/3508/2020 tanggal 23 Maret 2020 mengenai Penetapan Status Karantina untuk Kapal atau Pesawat yang berasal dari Wilayah Terjangkit di Indonesia dan berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk maka setiap orang yang datang dari negara dan/atau wilayah dalam negeri yang terdapat kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia, maka petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat melakukan:

• Pengukuran suhu tubuh penumpang

• Pemberian kartu kewaspadaan kesehatan/Health Alert Card (HAC)

• Pemberian informasi tentang cara pencegahan dan pengobatan

• Pengambilan spesimen pada orang yang dicurigai terinfeksi.

Tata Cara Pengisian Health Alert Card (HAC)*

1. Pembagian HAC dilakukan pada saat check in oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) ata petugas check in counter;

2. Pengisian HAC dapat dilakukan saat setelah check-in atau pada saat diatas pesawat setelah pesawat lepas landas;

3. Penyiapan prosedur pengisian HAC oleh KKP;

4. Cabin crew diminta menyampaikan informasi kepada penumpang untuk mengisi HAC dan harus diserahkan kepada petugas KKP di Bandar Udara Kedatangan;

5. Petugas KKP meminta HAC yang telah diisi oleh penumpang pada saat pemeriksaan suhu tubuh penumpang di Bandar Udara Kedatangan

*Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.201/6/9/DRJU.DKP-2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Pengisian Health Alert Card (HAC).

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Hotline Virus Covid-19 Kemenkes RI di 119 ext 9 atau dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Republik Indonesia di Covid-19.

Untuk perkembangan terkini dari Kementerian Kesehatan RI silahkan kunjungi laman https://www.kemkes.go.id/